Kapan Bandung Terbebas dari Asap Rokok?


Minggu lalu saya menghadiri sebuah acara publik bertemakan kuliner di Bandung. Kota tempat kelahiran saya ini memang gudangnya pecinta makanan dan inovasi yang bertemakan kuliner. Wajar kalau kota ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota setiap akhir pekan. Konsep acara yang diselenggarakan setahun sekali ini cukup bagus. Ada cooking live performance dan suguhan atraksi menarik bertemakan kuliner, selain beragam pilihan makanan yang tersedia. Selama berada di sana, saya terkesan dengan penyelenggaraan acara ini.Sayangnya, sebentar saja saya bolak-balik di tempat itu, mata saya mulai terasa perih. Ada beberapa orang yang mondar-mandir di ruangan terbuka itu sambil merokok. Tidak banyak memang, hanya beberapa oknum saja, tapi jumlahnya merata di semua penjuru. Karena hal tersebut, hampir-hampir tidak ada daerah yang terbebas dari asap rokok. Setelah saya tanyakan pada panitia penyelenggara, ternyata mereka telah menyediakan sudut-sudut khusus untuk merokok supaya para perokok tidak menyebarkan asap kemana-mana.

Sayang sekali! Padahal rasanya saya ingin tinggal di sana lebih lama, tapi mata saya sudah tidak kuat karena terpapar asap rokok. Kebetulan pada hari itu juga saya membaca sebuah testimoni dari blog Aliansi Kota Bandung Bermartabat Bebas Asap Rokok yang membahas soal permasalahan yang sama (Mall Berkonsep Ruang Terbuka).

Saya menyadari bahwa banyak orang (terutama yang tidak merokok atau sudah berhenti merokok) selain saya sendiri yang merasa terganggu dengan adanya asap rokok. Tapi mengapa sepertinya kita tidak memiliki hak untuk mengungkapkan keinginan menikmati udara bersih, bukan udara yang terkontaminasi asap rokok? Mengapa orang-orang yang tidak merokok cenderung untuk bertoleransi kepada para perokok, namun hal sebaliknya tidak terjadi?

Dalam blog VOA bertajuk ‘Lebih 43 Juta Anak di Indonesia Terpapar Asap Rokok’ tanggal 18 Maret 2012, dikatakan bahwa Indonesia mengonsumsi 220 miliar batang rokok per tahun! Indonesia juga merupakan konsumen terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India (yang juga jumlah penduduknya paling banyak di bumi ini).
Akibatnya, tanpa bisa memilih, ada lebih dari 43 juta anak di Indonesia yang hidup bersama perokok dan terpapar asap rokok, sumber penyakit saluran pernafasan pada anak.

Bayangkan, seberapa besar keuntungan yang diraup oleh perusahaan produsen rokok di Indonesia dari volume penjualan yang sedemikian besar? Di lain pihak, bayangkan seberapa besar kerugian/biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena penyakit saluran pernafasan akibat rokok atau smoking-related diseases lainnya.

Di beberapa negara maju, pemerintah negara tersebut begitu ketat menegakkan peraturan bagi para perokok. Sebagai contoh, harga sebungkus rokok di kawasan negara Uni Eropa bisa berkisar sekitar lima Euro (sekitar 60.000 rupiah). Rokok pun tidak bisa dibeli eceran per batang. Banyak mahasiswa Indonesia, yang tadinya perokok berat, terpaksa mengurangi frekuensi merokoknya bahkan berhenti merokok selama berada di Eropa karena mahalnya harga rokok di sana.

Aturan untuk membeli rokok juga ketat. Rokok hanya bisa dibeli di toko tertentu. Untuk membelinya pun, seseorang harus memenuhi persayaratan usia minimum. Pedagang yang menjual rokok kepada anak di bawah umur juga akan dikenai sanksi.Selain itu, fasilitas-fasilitas umum  (sekolah, rumah sakit, dsb.) harus terbebas dari asap rokok. Pojok-pojok khusus disediakan, hanya di tempat inilah orang-orang diperbolehkan untuk merokok. Seseorang dilarang mondar-mandir di jalan umum sambil merokok apabila tidak mau membayar denda yang mahal. Apabila kita menonton serial televisi yang berasal dari Amerika Serikat, kita tidak akan menemukan adegan orang yang sedang merokok. Kalaupun ada, gambar rokoknya disamarkan. Laporan VOA juga menyebutkan bahwa iklan rokok di televisi sudah dilarang.

Sementara itu, iklan rokok di ruang publik (billboard/ papan pengumuman) sangat dibatasi, baik dalam segi ukuran maupun konten. Tidak seperti di Indonesia. Di sini, kita dapat melihat billboard berukuran besar yang biasanya dipenuhi oleh iklan rokok di sepanjang jalan.

Ini menunjukkan seberapa kuat komitmen pemerintah di Amerika dan negara maju lainnya membuat peraturan tentang rokok supaya rakyatnya tetap sehat. Mengapa pemerintah di sana bisa menegakkan aturan seperti itu sedangkan di Indonesia tidak bisa? Salah satu jawabannya tentu terletak pada sistem pembiayaan kesehatan yang berbeda. Di negara maju, setiap orang diharuskan mempunyai asuransi kesehatan, entah itu dipotong dari pajak pendapatan, sistem subsidi silang, atau sumber pembayaran premi (dari pihak swasta). Pengumpulan dana  itulah yang nantinya akan dialokasikan untuk kesehatan. Apakah nantinya akan masuk ke program promosi kesehatan, prevensi, penyembuhan, dan seterusnya.

Dalam jangka panjang, jika banyak perokok aktif yang seenaknya merokok dan juga perokok pasif yang terkena dampaknya, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk mengobati masyarakatnya yang menderita penyakit-penyakit akibat rokok (smoking-related diseases). Tentu saja biayanya tidak sedikit. Biasanya, apabila sesorang sudah terkena penyakit gangguan pernafasan, penyakit jantung koroner, atau stroke, orang tersebut membutuhkan penanganan dan terapi yang belangsung bertahun-tahun, tidak hanya sekedar diobatiu lalu sembuh.

Akibatnya, pemerintah negara maju akhirnya memutuskan untuk membuat aturan/ program pencegahan, supaya di kemudian hari tidak banyak masyarakatnya yang sakit. Hal ini lebih baik daripada pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya akibat banyaknya penderita penyakit-penyakit terkait rokok. And it is a smart decision. Kalau di Indonesia bagaimana?

Di Indonesia hal ini memang sulit diterapkan karena :

1. Sistem pembiayaan kita tidak ditanggung oleh pemerintah

Sebagian besar pembiayaan kesehatan berasal dari out of pocket payment (alias dibayar dari kantung sendiri). Oleh karena itu, jika pemerintah mau membuat aturan dilarang merokok, lebih baik jika dimulai dari lingkungan pemerintahan. Contoh: Seluruh PNS dilarang merokok! Karena, jika PNS sakit karena merokok, biaya pengobatannya akan ditanggung oleh negara (dalam hal ini: Askes). Jadi konsepnya sama dengan sistem pembiayaan di negara maju.

Saran lainnya, dibuat peraturan: Orang yang miskin dan tidak punya asuransi kesehatan tidak boleh merokok. Karena apabila mereka mengidap penyakit kronis, uang yang keluar untuk berobat lebih banyak, dan akan membuat mereka semakin miskin kalau tidak punya asuransi kesehatan. Pemikiran yang masuk akal juga, bukan?

Selain itu, yang tidak boleh merokok tentunya anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 21 tahun (yang tidak punya informasi bahwa merokok itu berbahaya dan rokok mengandung zat adiktif), serta orang-orang yang nantinya tidak dapat menanggung dampak negatif asap rokok terhadap kesehatan tubuhnya (misalnya pengidap asma atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya).

2. Indonesia termasuk penghasil tembakau terbesar di dunia

Tentunya banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan kalau industri rokok banyak diatur oleh pemerintah. Bayangkan saja, salah satu dari lima orang terkaya di Indonesia adalah pemilik pabrik rokok! Hal ini sangat ironis, mengingat industri ini dijalankan oleh orang-orang yang penghasilan minimumnya hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari, sementara belum tentu juga mereka memiliki asuransi kesehatan.

Orang-orang yang bekerja di industri rokok biasanya juga mendapatkan jatah rokok gratis. Hal ini saya ketahui karena kakek saya dulu juga pernah bekerja di industri ini dan selalu mendapat jatah rokok gratis (beberapa pak) yang akhirnya kami bagi-bagikan ke tukang sampah, para pekerja, dan lain-lain.Tentunya pembagian rokok secara gratis ini penting untuk menimbulkan ketergantungan. Siapa yang tidak tertarik untuk mencoba kalau diberi gratis? Itulah alasannya mengapa selalu diadakan pembagian rokok gratis pada event-event yang disponsorin oleh perusahaan rokok.

3. Banyak juga pihak yang akan diuntungkan kalau banyak orang yang sakit (di Indonesia)

Berkaitan dengan sistem pembiayaan yang tadi telah saya uraikan, jika ada banyak orang yang sakit (di Indonesia),  industri kesehatan kuratif akan mendapatkan banyak keuntungan. Jadi, selama industri kesehatan masih berorientasi pada sektor kuratif, bukan pada sektor promotif atau preventif, semestinya akan sangat menguntungkan apabila banyak orang yang sakit.

Apalagi, penyakit akibat rokok bersifat kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Artinya pasien akan datang beberapa kali, dengan waktu beberapa lama, sama dengan pemasukan berulang bagi pihak penyedia layanan kesehatan.

Harusnya, penyedia layanan kesehatan juga harus diberi insentif kalau menjalankan program yang berorientasi pada promosi dan prevensi. Inilah hal yang sering dilupakan. Akhirnya, program promosi dan prevensi kesehatan sering diambil alih oleh pihak LSM atau aliansi berbasis komunitas, bukan dijalankan oleh praktisi kesehatan itu sendiri.

Muncul sedikit titik cerah. Menurut blog VoA – Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan bahwa pemerintah akan mengatur tentang pengendalian tembakau, dimana nikotin yang terkandung didalamnya akan dianggap zat adiktif, sama seperti alkohol dan zat-zat psikotropika lainnya.

Kalau pasal dan pengaturan pengendalian tembakau ini sudah final, mudah-mudahan di masa depan kita akan melihat ruang publik sebagai sebuah ruangan yang terbebas dari asap rokok dan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa takut terkena infeksi saluran nafas. Anak-anak kecil boleh menghirup udara segar, tidak dicekoki oleh kepulan asap orangtuanya.

Noni Oktavia

(tulisan aslinya dapat dilihat di sini)

Advertisements

Posted on April 29, 2012, in Pendapat Ahli, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Chris Gunawan

    Seberapa parahkah gangguan asap rokok? Saya pada jarak tertentu non smoker tidak terpapar asap rokok, dalam gedung yang terdapat ruang merokok juga non smoker aman dari gangguan asap rokok, termasuk ditempat umum dimana asap rokok langsung terbuang ke atas maka non smoker juga aman, saya merasa ada kampanye berlebihan di negara2 barat soal perokok pasif yang itu langsung diikuti aktivis di Indonesia, masyarakat ditakut2i seakan2 tidak ada tempat aman jika ada perokok, itu tidak benar, perokok juga punya etika untuk tidak merokok di sembarang tempat.

  2. Semoga para perokok di Indonesia semakin sadar akan hak non perokok. Harus ada gebrakan dan komitmen semua masyarakat nih….Negara maju udah pada pinter kali, tau banget rokok itu ga bener, mahal pula. Nah kita? Saya pernah melihat bapak2 sedang ngasuh anak balitanya sambil merokok, mnurut saya bapak itu jahat, sangat tega meracuni anak sendiri.

Apa Komentar Anda?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: